PKS: Perpres tentang Miras Masih Lembek


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Ketua DPP PKS Aboebakar Al Habsy mengatakan, pengaturan hukum soal miras yang dikeluarkan Presiden seharusnya memberikan solusi atas bahaya miras. Sebab, menurut penelitian tak kurang 50 orang meninggal setiap harinya.

“Sekian banyak korban tersebut kebanyakan disebabkan karena minuman oplosan atau minuman ilegal,” kata Aboe ketika dikonfirmasi, Jumat (10/1/2014).

Seharusnya, kata Aboe, aturan yang dibuat pemerintah memberikan solusi atas kondisi ini. “Sepertinya aturan yang diterbitkan masih terlalu lembek, padahal dari 530 kabupaten/kota di Indonesia hanya 20 daerah yang memiliki perda minuman keras,” kata Anggota Komisi III DPR itu, dilansir Tribunnews.

Perpres No. 74 Tahun 2013 sebenarnya terbit untuk menggantikan Kepres No. 3 Tahun 1997 yang telah dibatalkan oleh MA lantaran dinilai bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.

“Seharusnya saat Perpres baru yang terbit, Presiden menjadikan pertimbangan MA sebagai sebuah masukan untuk perbaikan,” katanya.

Dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 pemerintah kembali mengkategorikan minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan. Hal yang baru dari Pperpres ini adalah pemberian kewenangan pada bupati dan wali kota di daerah-daerah, serta Gubernur di DKI Jakarta untuk menentukan tempat-tempat di mana minuman beralkohol boleh diperjualbelikan atau dikonsumsi. Syaratnya, mesti tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, dan rumah sakit.

“Munculnya Perpres 74/2013 akan kembali berbenturan dengan sejumlah perda yang melarang total peredaran miras,” kata Aboe.

Ia menduga keributan akan terjadi bila Kemendagri kembali mengevaluasi perda-perda miras di sejumlah daerah.

“Seharusnya, Perpres memberikan ruang kepada Perda untuk membatasi secara total peredaran miras di wilayahnya. Hal itu adalah local wisdom yang harus dihormati pemerintah,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam beberapa hari ini telah jatuh korban tewas akibat minuman keras. Di Surabaya tiga orang meninggal dunia akibat miras oplosan. Di Mojokerto dalam waktu hampir bersamaan 16 orang tewas.*

*sumber: Hidayatullah


1 Response to "PKS: Perpres tentang Miras Masih Lembek"

  1. saya termasuk yang MENGINGINKAN, kementrian agama TIDAK DIBAWAH ketiak presiden, peraturan ini berarti diketahui juga oleh menteri agama, dan ini fitnah yang besar bagi menteri agama.

    BalasHapus