NEWS UPDATE :

Bidpuan PKS Piyungan adakan Bukber dengan ratusan relawan ibu-ibu

Rabu, 31 Juli 2013


PIYUNGAN - Untuk lebih merekatkan ukhuwah, pada hari Selasa 30 Juli 2013 Bidpuan Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Piyungan mengadakan buka puasa bersama dengan perwakilan Pos Wanita Keadilan (PWK) dan relawan perempuan se Kecamatan Piyungan. Acara ini juga follow up dari lounching relawan perempuan beberapa bulan yang lalu.

Acara diadakan di Rumah Makan Joglo jl Wonosari Piyungan. Lebih dari 160 ibu-ibu hadir dalam acara itu. Wajah sukacita dan penuh kerinduan mewarnai pertemuan di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan 1434 H.

Acara buka puasa bersama dan temu relawan ini dipandu oleh Bu Suwartiyah. Diawali dengan hafalan surat An Nazi’at oleh 2 anak kader kelas 2 SD, ZaimmatunNisa dan Khansa Aufa Yasmin. Dan dibagikan banyak doorprize untuk tilawah terbanyak maupun yang bisa menjawab pertanyaan dari MC.

Kegiatan buka bersama kali ini agak berbeda dari buka bersama tahun-tahun yang lalu (alhamdulillah Bidpuan PKS Piyungan selalu mengadakan buka puasa bersama dg PWK tiap tahunnya). Kali ini kita perkenalkan caleg-caleg PKS dapil 2 (Piyungan-Banguntapan) yang berdomisili di Piyungan. Antara lain, 1 caleg Propinsi yaitu Bp M. Abdillah, dan 3 caleg Kabupaten yaitu Bp Wawan Wikasno, Ibu Nur Wakidah, dan Bp Sugeng Dhani. Sebenarnya para caleg ini sudah familiar bagi ibu-ibu PWK dan relawan perempuan, karena mereka sudah sering mengisi  dan mendampingi kegiatan-kegiatan baik di Pos WK, PKK, maupun pengajian di kampung-kampung mereka.

Setelah kita perkenalkan para caleg acara dilanjutkan dengan “Demo Jilbab Gaul dan Syar’i” dari Gema Hijabers Community Jogjakarta. Dengan dipandu oleh  mbak Ira Marshanti dan Farisa Dyah S ibu-ibu sangat antusias mengikuti acara hingga paripurna.

“Kerudung nggak harus mahal ya untuk terlihat anggun... yang penting kita trampil memberi variasinya dan yang terpenting syar’i," kata mbak Marmi, perwakilan PWK dari Banyakan.

Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan buka puasa bersama. (Nur)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Sohibul: Sebut PKS Sengaja Seret Hatta, PAN Gegabah


Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tudingan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebutkan PKS dan orang-orang dekatnya berusaha menyeret Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam perkara kasus suap impor daging sapi tidak berdasar. Ketua DPP PKS Sohibul Iman menilai PAN gegabah dengan memunculkan tuduhan tersebut.

“Kalau itu gegabah kalau meyebut PKS sengaja berbuat itu. Ini kan pernyataan di pengadilan, jangan ada sangkaan-sangkaan aneh begitu,” ujar Sohibul di Kompleks Parlemen, Selasa (30/7/2013).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini meminta agar setiap pihak tidak saling menuduh. Ia pun mengimbau agar PAN memercayakan saja kasus ini pada proses hukum. Menurut Sohibul, pernyataan di persidangan tidak bisa dipengaruhi PKS.

“Apa bisa kami rekayasa pengadilan, kan tidak ada. Jangan saling sangka karena ini masuk bulan puasa,” ucap Sohibul.

Sebelumnya, nama Hatta Rajasa kembali disebut oleh Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman ketika bersaksi untuk terdakwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (29/7/2013) kemarin. Di dalam persidangan itu, Elizabeth menyebut Hatta dengan julukan “The White Hair Man”.

Menurut Elizabeth, julukan itu diberikannya karena tidak mengerti ketika pengusaha Elda Devianne Adiningrat yang akrab disapa Bunda menyebutkan seseorang dengan sebutan "Si Uban". Menurut Elizabeth, Elda berjanji mengusahakan permohonan penambahan kuota impor daging buat PT Indoguna Utama ke Hatta Rajasa.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarta mengatakan bahwa penyebutan nama Hatta Rajasa sudah sangat politis. Bima melihat seluruh pernyataan yang menyeret nama Hatta Rajasa hanya keluar dari lingkaran orang PKS ataupun pihak yang dekat dengan PKS. Dia menilai, PKS berupaya mengarahkan kasus ini kepada Hatta agar Luthfi tidak dituduh sebagai dalang utama. (Kompas)

:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

"Wahai Dr Mursi model hubungan apakah antar engkau dengan Tuhan-mu?"



[Nukilan tulisan wartawan TV Misr 25 Mahmud Murad untuk Dr Muhammad Mursi]

Saudaraku yang mulia, Dr Muhammad Mursi,

Aku ingin mengetahui apakah hubungan antara engkau dengan Tuhanmu sehingga Dia memikul bagi pihakmu kerisauanmu dalam memerintah dan Dia biarkan engkau mengisi masamu sepenuhnya di dalam bulanNya yang agung ini untuk beribadah kepadaNya, dan Dia menyibukkan kami semua tentang dirimu?

Apakah hubungan antara engkau dengan Tuhanmu sehingga semua doa dari seluruh umat Islam di semua tempat ditujukan untuk kemenanganmu, menyokongmu dan mengharap kejayaanmu?

Apakah hubungan antara engkau dengan Tuhanmu sehingga engkau menjadi harapan golongan yang tertindas di Suria, di Palestin dan lain-lain supaya mereka dapat hidup mulia dan merdeka?

Apakah hubungan antara engkau dengan Tuhanmu sehingga seluruh kekuatan jahat bersatu untuk menyingkirkanmu dari memerintah Mesir?

Apakah hubungan antara engkau dengan Tuhanmu sehingga engkau bertukar kedudukan daripada hanya seorang professor di sebuah universiti di Zaqaziq engkau menjadi lambang manusia yang merdeka di semua tempat di dunia ini?

Ya Allah, sekiranya Engkau Mengetahui bahwa hambaMu Muhammad Mursi tidak menggunakan apa yang Engkau anugerahkan kepadanya; kerajaan dan kekuasaan untuk menzalimi seseorang dari kalangan makhlukMu, maka wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan dia dikuasai oleh sesiapapun. Janganlah Engkau serahkan dia kepada seseorangpun. Peliharalah dia dengan pemeliharaanMu. Lindungilah dia dengan perlindunganMu. Takdirkanlah untuknya dan untuk kami kebaikan di mana jua kami berada.



*Terjemahan oleh : Ustazah Maznah Daud
Sumber : ألتراس نهضاوى (قوتنا فى وحدتنا
#‎mesirkini



:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Umat Islam Yogyakarta Gelar Aksi Keprihatinan untuk Mesir


Yogyakarta - Ratusan umat Islam dari berbagai organisasi menggelar aksi keprihatinan tragedi berdarah di Mesir. Massa yang tergabung dalam 'Save Egypt' itu menggelar aksi di titik nol kilometer di simpang Empat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Selasa sore.

Aksi sore mulai pukul 16.00 WIB, Selasa (29/7/2013), itu diikuti antara lain Aliansi Pemuda Peduli Dunia Islam (APPDI), Farohis Kota Yogyakarta, Forum Rohis Nusantara se-DIY, Forus Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Yogya, BKPRMI DIY dan lain-lain.

Dalam aksi itu mereka membawa berbagai macam spanduk dan poster yang berisi dukungan terhadap masyarakat Mesir. Massa laki-laki menggelar aksi ditengah simpang empat atau di titik nol kilometer. Sedangkan massa perempuan menggelar aksi di pinggir jalan sisi barat dan timur simpang empat.

Beberapa orang peserta aksi ada juga yang membawa poster presiden mesir Morsi dengan tulisan 'dialah presiden Mesir'. Sedangkan spanduk yang dibawa diantaranya bertuliskan 'Bela Mesir, negara pendukung NKRI, save Egypt, Aksi damai tanpa senjata berhari-hari dibalas sniper, dan lain-lain.

Dalam aksi itu, massa bergantian melakukan orasi. Mereka mengecam keras dan menolak tegas adanya kudeta militer di Mesir. Mereka juga mengajak seluruh masyarakat muslim di Indonesia untuk berdoa agar tidak ada pertumpahan darah kembali terjadi di Mesir.

Salah satu koordinator aksi Dimas Agil kepada wartawan disela-sela aksi mengatakan Indonesia dan Mesir mempunyai tali hubungan sejarah yang panjang. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI. Pihaknya mengecam adanya kudeta militer di Mesir yang telah menimbulkan banyak jatuh korban.

"Kudeta militer hingga adanya pertumpahan darah adalah melanggar HAM. Kami juga mendesak Presiden SBY agar konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dengan cara mengambil tindakan terbaik bagi Mesir tanpa ada tekanan dan intervensi negara lain termasuk Amerika," kata Dimas. (detik)



:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Guru Besar Pidana (Saksi Ahli): KPK Tidak Paham Aturan Main TPPU


Jakarta — Guru Besar Hukum Acara Pidana, Profesor Andi Hamzah, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak paham aturan main dalam menersangkakan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Bahkan, Andi Hamzah menilai Abraham Samad cs, asal saja menerapkan TPPU.

Demikian penilaian Amir Hamzah, ketika dihadirkan menjadi saksi ahli, dalam sidang lanjutan perkara korupsi terkait proyek pengadaan driving Simulator SIM dan Pencucian Uang dengan terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa, (30/7).

"TPPU itu ada ada dua macam. Pertama dia melakukan tindak pidana baru dicuci uangnya, kedua uangnya disamarkan atau disembunyikan melalui orang lain," ujar dia.

Menurutnya, untuk menjerat seseorang dengan TPPU seharusnya penegak hukum mengacu pada Predicat Crime (Tindak Pidana Asal). Tapi, yang ada sekarang ini para penegak hukum kurang paham atau telat mikir.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan tindakan KPK terhadap Djoko. Menurutnya, KPK tak bisa melakukan penyitaan terhadap harta-harta Djoko Susilo yang didapat dibawah tahun 2010. KPK hanya bisa melakukan penyitaan terhadap harta-harta Djoko yang didapat diatas tahun 2010.

"Kalau KPK mau menyita yang dibawah tahun 2010 ya harus dicari tindak pidana dibawah tahun itu dan apa saja yang dicuci. Kalau saya KPK saya akan cari tahu sendiri," kata dia.

Oleh sebab itu, ditegaskannya, KPK tak dapat menyita harta Djoko Susilo yang dibawah tahun 2010.

"Ya tidak bisa, itu logika saja. Seperti mencuci baju, bajunya belum dibeli kok sudah dicuci," pungkas dia.

*http://www.aktual.co/hukum/184719guru-besar-pidana-kpk-tidak-paham-aturan-main-tppu


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Impase Politik Mesir: Kritik atas Pandangan Coen Husain Pontoh


Impase Politik Mesir:
Kritik atas Pandangan Coen Husain Pontoh


Oleh: Sapto Waluyo
(Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)

[Draf awal artikel ini telah dikirimkan ke jurnal online, Indo Progress, yang dikelola aktivis Kiri. Tapi, belum direspon sampai saat ini. Karena ini, artikel dikemas ulang dengan kerangka tetap sama, agar dapat diakses publik luas.]

Coen Husain Pontoh, mantan tokoh PRD (Partai Rakyat Demokratik) dan Editor IndoProgress, menulis artikel "Masa Depan Politik Mesir"[i]. Substansi gagasan yang diuraikannya sama sekali tak cocok dengan judul terpasang. Bukan masa depan demokrasi di Mesir dengan beragam tantangannya yang diulas, tapi debat perspektif Liberal vs Islamis, konstelasi politik domestik, bahkan kolaborasi militer yang menyembulkan pengkhianatan Ikhwanul Muslimin (IM), seperti dituduhkan Coen. Posisi IM sebagai salah satu aktor politik utama dikuliti habis, hingga visi ekonomi IM diadili tanpa riset memadai.

Tesis tentang masa depan demokrasi di Mesir hanya dibeberkan dalam dua – cuma dua – paragraf terakhir. Sayang sekali, pembaca disodorkan banyak informasi parsial dan logika tak nyambung dengan dinamika faktual di lapangan.

Perspektif Kiri

Artikel Coen mewakili pandangan golongan Kiri yang terkesan lepas tangan atas gejolak politik atau – lebih keren dijuluki -- revolusi rakyat yang telah didorongnya. Aktivis Kiri di Mesir yang tergabung dalam gerakan Tamarrud[ii] (pembangkangan sipil) berperan sentral dalam penjatuhan Presiden Muhammad Mursi. Namun, ketika kudeta militer mengambil alih kuasa, mereka terkejut dan meradang, lalu kini gamang menghadapi situasi yang tak bisa dikendalikan lagi.

Karena itu, sangat aneh bila Coen hanya menyorot perdebatan terbuka antara pendukung liberal vs islamis. Pada kenyataannya, ada kelompok Kiri semisal Egyptians Movement for Change yang memelopori Tamarrud dengan membuat petisi penolakan atas legitimasi Presiden Mursi.

Petisi Tamarrud itu mengklaim telah berhasil mengumpulkan dukungan: 15 juta (10 Juni) atau 22 juta (29 Juni) atau 30 juta (2 Juli) tanda tangan. Entah mana yang benar dan bagaimana proses pengumpulan tanda tangan secepat itu dilakukan, karena bukti kongkritnya tak pernah diperlihatkan ke publik, kecuali 170.000 tanda tangan yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Jika benar Tamarrud mampu mengumpulkan dukungan sebanyak itu, mengapa mereka tidak segera membentuk “Partai Pelopor Revolusioner”? Niscaya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandinginya di kotak suara atau di jalanan.

Tamarrud juga menepuk dada telah sukses mengerahkan 17 juta massa di Tahrir Square, dan itu dipercaya oleh para pengagumnya di luar Mesir sebagai demonstrasi terbesar sepanjang sejarah. Tetapi, orang yang pernah datang ke Kairo dan mengunjungi Tahrir Square akan bingung, bagaimana mungkin jutaan orang bisa berkumpul di kawasan yang mirip dengan lapangan Monas Jakarta itu?

Gamal Abdel Nasser memang acap berbagi inspirasi dengan Soekarno, sehingga mereka melontarkan gagasan dan kebijakan yang mirip, salah satunya adalah membangun Tahrir Square dan Medan Merdeka (dengan Monas sebagai simbol) menjadi lanskap utama ibukota Mesir dan Indonesia. Bagi pengamat yang obyektif, Tahrir Square hanya bisa disesaki oleh 300-400 ribu massa. Lebih dari itu, akan jadi neraka kerumunan[iii].

Sementara itu, pendukung Mursi – bukan hanya dari kubu Islamis, tetapi juga National Coalition for Supporting Legitimacy yang bersetuju dengan hasil Pemilu dan supremasi sipil – telah mencatat 11 juta dukungan (pertengahan Juni 2013)[iv]. Ini juga sulit dibuktikan, tetapi bisa dilacak tanda-tandanya dalam demonstrasi massa yang berpusat di lapangan Rabiah el-Adaweyah (Naser City), lalu menyebar Maidan Nahdah, selanjutnya menyemuti pusat kota Ramses Street. Sekujur kota Kairo stop beraktivitas untuk sementara waktu. Bahkan, aksi massa itu mempengaruhi lalu lintas ke kota lain, karena terminal Ramses yang berdekatan dengan Jembatan 6 Oktober jadi urat nadi. Tapi semua berjalan damai, tak ada aksi anarki, kecuali saat preman bayaran dan aparat keamanan memprovokasi. Karena itulah bisa dipahami majalah Time[v]membuat laporan utama “The World Best Protesters”, dengan 7 juta massa di seluruh penjuru kota.

Diskursus revolusi di Mesir pada pada fase penumbangan diktator (2011) maupun fase kudeta (2013) tak mungkin dilepaskan dari peran gerakan Kiri (sosialis-Nasseris), karena itu tak bisa disederhanakan hanya sebagai pertarungan wacana Liberal vs Islamis[vi]. Coen sengaja menyimpan jejak aktivis Kiri agar terselamatkan dari perebutan kekuasaan temporal, sehingga dapat berlindung dalam tesis suci tentang revolusi genuin rakyat. Hal itu tidak berlaku bagi Alaa Abdel Fattah[vii], salah seorang tokoh muda Kiri di balik Revolusi 25 Januari 2011 yang mempopulerkan slogan “Roti, Kebebasan, dan Keadilan Sosial” (Bread, Freedom, Social Justice).

Sebenarnya ada pula peran kelompok independen yang antara lain diwakili figur Wael Ghanem[viii], Marketing Executive Google untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang menginisiasi gerakan “We Are All Khaled Said” lewat facebook. Ada lagi, aktivis perempuan Asmaa Mahfoudz[ix] yang menerbitkan video berani mati sebagai bentuk deklarasi anti-Mubarak di YouTube untuk membakar semangat para demonstran di Tahrir Square. Spektrum ideologi pendukung Revolusi sangat rancak mirip Wikipedia, dalam istilah Ghanem, setiap orang dapat memberikan kontribusi.

Apakah Coen sengaja membatasi bacaan atau menyembunyikan fakta gerakan Kiri (dan beragam kelompok lain) di Mesir? Yang menyedihkan, inisiatif pembangkangan aktivis Kiri telah dimanfaatkan jenderal militer loyalis Mubarak dan memunculkan impase politik baru, kebuntuan yang berujung kekerasan. Sebagaimana pengamat liberal, Zuhairi Misrawi[x], Coen berselebrasi dengan wacana kudeta, seraya melupakan sejarah kelam pemerintahan sipil Salvador Allende yang digulingkan Jenderal Augusto Pinochet (Arief Budiman, 1987).

Menjadi tanggung-jawab intelektual Kiri untuk berterus-terang: apakah mereka bersetuju dengan kudeta militer sebagai bagian dari perlawanan rakyat tak bersenjata? Jika menolak pemerintahan sipil hasil pemilu yang dinilai tak becus menjalankan tuntutan Revolusi, maka haruskah bersepakat dengan pemerintahan boneka yang dikontrol penuh militer dan berniat menjalankan pemilu di masa darurat (agar calon militer maju lagi dalam pemilu dan mendapat legitimasi palsu)? Bagaimana upaya mencerdaskan dan menjaga stamina rakyat proletar untuk mengawal misi Revolusi, jika sebagai intelektual Kiri sudah menentukan distingsi: mana (kelompok) rakyat yang harus dibela, mana (kelompok) rakyat yang harus dikorbankan? Seberapa relevan pandangan humanisme Kiri dalam menimbang nyawa manusia yang bergelora menuntut perubahan?[xi] Darah yang tumpah di Indonesia (1965) atau di Chile (1973) atau di Mesir (2013) adalah darah rakyat, meski berlabel komunis atau sosialis atau islamis.

Konstelasi Politik Rumit

Coen menyebut empat kekuatan yang berpengaruh pasca kejatuhan Mubarak di Mesir, yaitu: militer yang terselamatkan gempuran Revolusi, birokrat antek Mubarak (fulul), IM yang diakui memiliki struktur dan jaringan organisasi luas, dan massa rakyat yang berasal dari berbagai aliran politik dan ideologi campur-aduk. Lalu, di mana posisi kekuatan kiri (sosialis-nasseris)? Rupanya, Coen menisbatkan kelompok Kiri sebagai bagian dari kuasa besar bernama "massa rakyat", padahal real politiknya terbatas. Tiga kelompok pertama dicap Coen sebagai “pemain lama dalam desain politik Mubarak dan secara institusi dan program-program politik adalah yang paling siap dalam proses politik pasca penggulingan”. Sementara kekuatan rakyat, dijelaskan Coen, walaupun moral politiknya besar, tapi secara kelembagaan politik paling lemah karena: tidak punya kepemimpinan politik yang jelas, tidak punya struktur organisasi yang teratur dan luas, serta tidak memiliki program-program politik dan ekonomi alternatif yang solid. Sebuah otokritik yang jujur tentang kelemahan golongan Kiri.

Coen mengkategorikan IM sebagai pemain lama bersama militer dan birokrat fulul, seakan terpisah dari kekuatan rakyat yang secara implisit dipersepsikan sebagai pemain baru. Di sinilah kesalahan persepsi itu bermula, berdasar asumsi bahwa IM tidak terlibat dalam arus Revolusi Januari 2011 menggulingkan rezim Mubarak. Suatu asumsi yang terbangun berlandaskan teks formal dan tidak membaca secara cermat dinamika di lapangan, termasuk di Medan Tahrir pada masa-masa genting kejatuhan Mubarak. Pimpinan IM[xii] memang tidak memberikan pernyataan formal untuk memelopori atau memimpin Revolusi, namun mereka mendukung penuh dan menugaskan kader-kader muda[xiii] untuk memperkuat soliditas aksi dan melindungi peserta aksi dari kalangan perempuan atau kelompok rentan.

Tokoh muda IM, Mohammed Abbas tercatat sebagai salah seorang anggota The Revolutionary Youth Council yang terbentuk di Medan Tahrir dan bertahan selama 18 hari Revolusi. Tokoh senior IM secara bijak mengambil jarak dari Revolusi Kaum Muda Mesir, agar gerakan perlawanan massif itu tidak prematur karena bisa dituding mengusung ideologi radikal Islamis atau dicap sekadar duplikasi Revolusi Islam Iran (1979). Harga yang harus dibayar adalah IM dipersepsikan kontra-revolusioner atau justru menunggangi Revolusi untuk ambisi kekuasaan. Anehnya, tak ada yang menuding hal serupa ketika tokoh liberal semacam Mohammed el-Baradei baru turun ke Medan Tahrir persis di bulan Januari 2011. El-Baradei kini diangkat sebagai Wakil PM dalam pemerintahan sementara, setelah kalah dalam pilpres tahun 2012.

Para aktivis dan wartawan yang terlibat langsung di Medan Tahrir telah mencatat peran tak terbantahkan kader IM dalam melindungi gerakan rakyat dari penyusupan dan provokasi preman atau aparat loyalis Mubarak.[xiv] Tugas lain kader IM ialah mengamankan toko dan apartemen yang ditinggalkan penghuninya karena bergabung dengan aksi di Medan Tahrir, termasuk memasok dan mengatur logistik demonstran. Bahkan, sampai soal kecil kebersihan di Medan Tahrir menjadi perhatian kader IM, disamping penataan waktu dan barisan shalat berjamaah. Konsistensi IM dalam pendisiplinan aksi massa tetap terjaga pada saat atau pasca penjatuhan Mursi dengan mengusung slogan pro-legitimasi dan pro-konstitusi. Demonstrasi Tajarrud yang berpusat di Medan Rabiah al-Adawiyah terlihat rapi dan aman (sehingga digambarkan mirip jamaah haji yang sedang berkumpul di kota suci), sementara demonstrasi di Medan Tahrir yang dimotori Tamarrud merekam pelecehan seksual terhadap sedikitnya 100 perempuan.

Pada momen yang tepat dan diperhitungkan dengan jeli untuk menandai Revolusi 2011, IM menghadirkan tokoh sekaliber Yusuf Qaradhawy untuk memimpin khutbah Jum’at di Medan Tahrir, Tapi, IM tidak mau memonopoli panggung Tahrir, sehingga tokoh seperti el-Baradei dan Amr Mousa yang lebih menguasai panggung, selain Hamdin Sabahi. IM memang pemain lama dalam perpolitikan Mesir, jauh sebelum Mubarak berkuasa, karena sejak berdiri 1928 di kota Ismailiyah, IM menyatakan menaruh perhatian terhadap kondisi negara Mesir (saat masih di bawah kekuasaan Raja Farouk) dan dunia Islam. IM bukan semata gerakan dakwah yang meramaikan masjid dengan zikir, namun memompa semangat perjuangan rakyat. Pendukung utama IM di masa awal terdiri dari kalangan pedagang, pekerja, kuli pelabuhan dan petani kecil plus guru dan dosen (Ishak Musa al-Husaini, 1983). Karena formasi keanggotaan yang beragam itulah, IM menampilkan diri sebagai gerakan populis, meski tak bisa dibilang gerakan proletariat dalam kacamata Kiri. Tapi jelas, IM tak bisa dikategorikan sebagai kelas borjuasi yang tak memiliki basis sosial dan ideologi di akar rumput.

Hasil pemilu legislatif tahun 2011 diperkuat dengan pemilihan presiden 2012 menunjukkan basis IM justru di pedesaan dan kota-kota kecil di luar Kairo. Sangat gamblang tergambar dalam hasil pemilu itu, betapa loyalis Mubarak hanya menguasai kota-kota besar yang dikontrol ketat aparat, sambil berbagi suara dengan partai sosialis dan liberal yang bermain di kalangan menengah. Jika harus dibandingkan, IM di Mesir bak perpaduan Masyumi (dalam hal ideologi) cum PDIP/NU (dalam hal loyalitas pengikut) di Indonesia. Mungkin tak paralel betul, namun siapa dapat memungkiri bahwa IM adalah arus utama gerakan populis di Mesir dan bukan kelompok minoritas pinggiran, apalagi sekadar klub intelektual salon.

Pengkhianatan IM?

Untuk mendukung tesisnya, betapa kudeta militer tak perlu ditangisi, Coen mendalilkan IM mengkhianati Revolusi saat berkolaborasi dengan militer. Pada Februari 2011, Coen menyitir beberapa anggota Dewan Penasehat[xv] IM bertemu dengan Wakil Presiden Jenderal Omar Suleiman. Hasil pertemuan itu, masih menurut Coen, adalah IM sepakat untuk membersihkan Tahrir Square dari para demonstran. Sebagai imbalannya, militer akan membebaskan dua tokoh terkemuka IM dari dalam penjara, yakni Khairat El-Shater dan Hassan Malek. Entah apa kaitannya, Coen menjelaskan, militer kemudian membebaskan Aboud dan Tarek El Zomor yang dipenjara karena tuduhan hendak membunuh Presiden Anwar Sadat. Tak lama kemudian, Tarek al-Bishri dan anggota IM Sobhi Saleh, ditunjuk SCAF untuk mempersiapkan amandemen konstitusi.

Simpulan Coen terlalu jauh menafsirkan interaksi antar kekuatan politik di tengah situasi chaos pasca mundurnya Mubarak. Esam al-Amin[xvi] mencatat, justru militer (SCAF) yang berinisiatif mencari pelindung agar kejahatan politik dan skandal korupsinya selama rezim Mubarak berkuasa tak dituntut kaum revolusioner. Militer memasang tiga target utama sebagai garansi apabila kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan sipil. Pertama, mengamankan kekayaan haram para jenderal yang bernilai 25-35 persen dari ekonomi nasional hasil korupsi. Kedua, imunitas dan impunitas dari segala kejahatan politik dan ekonomi yang dilakukan di masa lalu. Ketiga, status istimewa dalam konstitusi yang membolehkan militer mengontrol anggarannya tanpa pengawasan sipili dan memiliki hak veto untuk kebijakan strategis, termasuk hubungan luar negeri dan keputusan untuk menyatakan perang dan damai. Bagaimana mungkin IM dapat memberikan garansi itu semua, sedang legitimasi politik belum di tangan dan pemilu yang bebas masih dalam wacana? Media pro-militer dan loyalis Mubarak telah mendefinisikan setiap peristiwa sesuai dengan kehendak politiknya. Bahkan, media pro-status quo tak segan-segan melakukan manipulasi agar membentuk opini publik. Itulah yang dianggap sebagai fakta.

Sikap kritis tetap dipertahankan kaum Islamis sebagaimana terlihat dalam kritik Tariq Ramadan[xvii], cucu langsung Hassan al-Banna yang kini menetap di Eropa, dalam kondisi revolusi yang kompleks sering terjadi paradoks. Setelah Mursi terpilih sebagai Presiden dan rancangan konstitusi mulai disusun, maka militer menuntut kembali hak prerogatifnya. Konstitusi itu menetapkan 15 anggota Dewan Keamanan Nasional, sesuai dengan jumlah wilayah otonomi militer, mencakup tanggung-jawab untuk masalah vital seperti pernyataan perang dan damai, serta kewenangan peradilan militer untuk memeriksa kasus sipil. Sebuah porsi kuasa yang membuat peran militer lebih menentukan dalam konfigurasi baru politik Mesir, bahkan lebih luas daripada di masa Mubarak, begitu kritik tajam Ramadan.

Pandangan kritis semacam itu sangat diperhatikan penentu kebijakan IM di masa Revolusi, karena itu mereka tidak pernah memberikan konsesi kepada militer untuk menekan aksi demonstran di Tahrir Square. Buktinya, kader muda IM tetap bergabung bersama kaum revolusioner sampai jadwal pemilu ditentukan. Setelah proses pemilu, segenap komponen gerakan IM menyokong fondasi kehidupan demokrasi berbasis konstitusi baru. Sebab, mereka merasakan betul derita rakyat akibat kondisi darurat militer sejak Revolusi 1952. Presiden sementara Adly Mansour dan PM Hazem Beblawi serta Wakil PM el-Baradei tak pernah merasakan sedikitpun derita rakyat. Mereka justru kaum elite borjuasi sejati yang hidup aman dan mewah di tengah penderitaan rakyat. IM menginginkan rakyat Mesir hidup normal sebagaimana negeri demokrasi lainnya. Sikap politik IM itu dapat diteorikan sebagai format baru gerakan Islam pasca Musim Semi Arab, yang mengarah pada gerakan konstitusionalisme. Andai saja, IM mau berkolaborasi dengan militer untuk memenuhi ambisi politiknya, sebagaimana ilusi Coen, maka kedua kekuatan itu akan sukses bersekutu menghabisi lawan-lawan politik lainnya. Tak ada yang mampu menandingi kedua aktor utama itu seandainya bersatu, meskipun kekuatan lain didukung Amerika Serikat dan Israel serta didanai Negara-negara Teluk sekalipun.

Tapi, IM menolak berselingkuh dengan militer. Mereka konsisten untuk memenuhi misi Revolusi: mengakhiri rezim darurat militer dan membentuk pemerintahan sipil yang kokoh. Untuk itu, IM menyetujui pembentukan partai politik (Freedom and Justice Party), sebagaimana kekuatan lain bebas melakukan hal serupa. Tatkala FPJ menang pemilu dan Mursi mendapat amanah kursi Presiden, Muhammad Badie selaku Ketua Umum IM menyatakan secara terbuka: “Rakyat Mesir telah menentukan pemimpinnya yang baru. Saya tunduk kepada perintah Presiden yang dipilih oleh rakyat.”[xviii] Tak ada dualisme kepemimpinan bagi rakyat Mesir.

Fakta tak terbantahkan, Presiden Mursi kemudian memensiunkan dini dua Jenderal paling berpengaruh dalam militer, yakni Hussein Tantawi (Panglima Angkatan Bersenjata Mesir yang berkuasa sejak 1991) dan Sami Anan (Kepala Staf Angkatan Bersenjata sejak 2005). Tak hanya itu, Mursi juga membebas-tugaskan 70 perwira militer dan menugaskan perwira baru yang lebih berintegritas. Hal itu bagian dari upaya reformasi di tubuh militer. Sebelumnya pada Juli 2011 telah dilakukan pemecatan terhadap 600 perwira polisi yang terlibat dalam penyerangan terhadap demonstran di Tahrir Square. Mantan tentara dan polisi inilah yang berkolaborasi dengan preman bayaran menimbulkan instabilitas baru.

Mursi sempat menumbuhkan kebanggaan baru di tubuh militer saat berhasil merebut wilayah Sinai dari tangan Israel dan sukses menggelar gencatan senjata Palestina-Israel serta mengakhiri blokade Gaza. Tak ada nuansa kolaborasi, apalagi pengkhianatan IM dalam konteks itu, secara terang-terangan atau sembunyi. Suatu perkara yang luput dilakukan Mursi: reformasi di tubuh Kepolisian dan Dinas Intelijen (Mukhabarat) yang selama ini membatasi gerak bebas rakyat. Selain itu juga, institusi Kejaksaan dan Kehakiman masih dipenuhi pendukung rezim lama, sehingga mereka dapat memproses dakwaan yang tak masuk akal kepada kaum sipil.

Tudingan Coen melompat ke kebijakan ekonomi Mursi yang dicap neoliberal seperti model Erdoganomic di Turki. Apa yang bisa dilakukan seorang Presiden di masa transisi, ketika tuntutan rakyat begitu tinggi dan tekanan asing demikian dahsyat? Tatkala cadangan devisa merosot drastik, inflasi menjulang dan angka kemiskinan serta pengangguran ikut terkerek; sebuah langkah darurat harus dilakukan. Menurut Strategic Analysis[xix], cadangan devisa Mesir menciut dari $13,5 milyar (2010) tinggal $4,8 milyar (2012). Angka pengangguran meningkat dari 12,06 persen (2011) menjadi 12,31 persen (2012). Begitu pula angka kemiskinan sangat tinggi (40 persen).

Suasana yang dihadapi Mursi boleh jadi mirip dengan tekanan yang dihadapi Presiden B.J. Habibie (1998-1999) di Indonesia. Karena itu, Mursi menempuh langkah drastik mengurangi impor gandum, seraya mengoptimalkan anggaran negara untuk subsidi pertanian agar kebutuhan pokok (roti) terpenuhi. Di era Mubarak produksi gandum domestik dibatasi maksimal 20 persen, sekarang sudah melampaui 60 persen. Dulu Mesir harus mengimpor gandum sepenuhnya dari AS, sekarang Mursi mengimpor dari negara yang lebih bersahabat demi menghemat belanja negara, sambil meningkatkan pendapatan petani lokal. Mursi juga membebaskan hutang produktif 40.000 petani marjinal yang memiliki hutang di bawah 10.000 pounds (Rp 30 Juta), sehingga mereka bisa bernafas lega dan memulai hidup baru. Itu semacam bail out untuk rakyat kecil.

Kesalahan Mursi yang dibesar-besarkan kelompok kiri adalah menerima pinjaman IMF sebesar $4,8 milyar. Hal itu yang membakar emosi gerakan Tamarrud, bahkan Mursi digembar-gemborkan sebagai antek AS hanya karena alumni Universitas California (1982). Padahal, pinjaman IMF itu untuk memperkuat cadangan devisa, sedangkan pihak yang paling beruntung dapat pinjaman AS selama ini adalah militer Mesir, tiap tahun dapat $1,3 miliar atau 70 persen dari total anggaran militernya (Global Research, 27 Juli 2013). Di luar IMF, Mursi juga mendapat bantuan Qatar senilai $8 milyar dan pinjaman lunak dari Turki sebesar $2 milyar. Investasi memang sulit datang di tengah krisis politik, tapi kunjungan Mursi ke China (Agustus 2012) menghasilkan perjanjian investasi senilai $4,9 milyar. Bersama investor Korea, Mursi merintis pembangunan pabrik Samsung terbesar di kawasan Arab, di provinsi Bani Suweif, agar barang elektronik terjangkau masyarakat. Pembangunan pabrik otomotif nasional, komputer, hingga peralatan militer sudah masuk dalam program kabinet Mursi. Yang paling memukul Negara-negara Teluk penyokong kudeta adalah kebijakan Mursi merevitalisasi Terusan Suez, sehingga dalam satu tahun ditargetkan meningkatkan devisa hingga $100 milyar dari semula hanya $5,6 milyar. Hal itu tentu akan menekan ekonomi Uni Emirat dan Kuwait yang bersandar pada pelabuhan internasional. Terang sekali, nasionalisme ekonomi yang coba dimunculkan Mursi.
Jika Coen masih berpikir Mursi menjalankan kebijakan neoliberal sebagaimana Erdogan, maka Coen harus membaca ulang referensi yang digunakannya[xx].

Kiri Romantik

Sikap intelektual kiri yang membiarkan kudeta militer tanpa kritik, bahkan melakukan selebrasi, telah menciderai aspirasi gerakan rakyat yang murni. Dalam bahasa Khaled Abou el-Fadl[xxi], justru intelegensia sekular yang terang-terangan melakukan pengkhianatan terhadap cita-cita Revolusi dan demokrasi. Romantisme yang mengorbankan akal sehat dan nurani universal. Sebagian di antara aktivis Kiri ada yang menjual ayat-ayat Revolusi demi kekuasaan atau kemewahan.

Kaum Islamis dengan segala catatan plus-minus atas gebrakan politiknya di Mesir, telah membuktikan bahwa mereka lebih siap untuk menghadapi ajang demokrasi (Pemilu dan Referendum). Lebih dari itu, mereka juga siap untuk berpolitik secara elegan (nir-kekerasan) di jalanan dengan aksi massa yang tak pernah terbayangkan (unthinkable) sebelumnya. Bukan semata mempertahankan kekuasaan, tapi menegakkan konstitusi dan meraih legitimasi publik otentik.

Sementara tokoh Kiri semacam Coen (yang melanjutkan studi ke City University of New York pasca bubarnya PRD) berlindung di balik tesis Rosa Luxemburg atau Leon Trotsky, tapi kehilangan elan revolusionernya. Sebab, mereka tak dapat lagi merasakan harumnya gas air mata dan wanginya darah yang tumpah ditembus peluru aparat, saat asyik berdiskusi di kafe atau gedung berpendingin udara. []


________________________________________
[i] Coen Husain Pontoh, “Masa Depan Demokrasi Mesir”, http://indoprogress.com/masa-depan-demokrasi-mesir/, diakses 19 Juli 2013.
[ii] Sapto Waluyo, “Tamarrud vs Tajarrud”, Republika, 11 Juli 2013, h. 6.
[iii] Noah Shachtman, How Many People Are in Tahrir Square? Here’s How to Tell, www.wired.com/dangerroom/2011/02/how-many-people-are-in-tahrir-square-heres-how-to-tell/, diakses 21 Juli 2013.
[iv] Al-Sharq Al-Awsat, Egypt Braces for June 30 Protests, http://www.aawsat.net/2013/06/article55307786, diunduh 23 Juli 2013
[v] Time, Egypt: The Street Rules, 22 Juli 2013, h. 18-25.
[vi] Kekeliruan serupa juga terlihat dalam opini Ikhwanul Kiram di Republika, Islam Versus Liberal Sekuler, http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/12/23/mfhk6f-islam-versus-liberalsekuler, diunduh 24 Juli 2013.
[vii] Alaa Abdel Fattah adalah seorang blogger yang mencetuskan slogan Revolusi. Ia pembaca buku Sayid Qutb, yang salah satunya membahas “Keadilan Sosial dalam Islam” (Al Adalah al-Ijtimaiyah fil Islam). The Guardian, 2 November 2011, Egyptian activist Alaa Abd El Fattah accuses army of hijacking revolution,http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/02/egyptian-activist-alaa-accuses-army, diunduh 24 Juli 2013.
[viii] Nancy Scola, Ghonim: "Our Revolution Is Like Wikipedia", 14 Februari 2011, http://techpresident.com/blog-entry/ghonim-our-revolution-wikipedia, diakses 24 Juli 2013.
[ix] Democracy Now!, Asmaa Mahfouz & the YouTube Video that Helped Spark the Egyptian Uprising, http://www.democracynow.org/2011/2/8/asmaa_mahfouz_the_youtube_video_that, diunduh 24 Juli 2013.
[x] Zuhairi Misrawi, “Ikhwanul Muslimin Tumbang” dalam Kompas, 5 Juli 2013, h. 6.
[xi] Gelombang demonstran pro-Legitimasi telah merasakan tragedi pasca kudeta: penyerangan Jum’at (5/7) menyebabkan 47 tewas, pembantaian subuh (8/7) menewaskan 51 jamaah di Masjid Rabiah al Adawiyah, dan penyerangan preman bayaran di Manshurah (19/7) menewaskan 4 perempuan demonstran.
[xii] Jonathan D. Halevi, the Jerusalem Center for Public Affairs, Intelligence Document Reveals Muslim Brotherhood Role in Egyptian Revolution, http://jcpa.org/intelligence-document-reveals-muslim-brotherhood-role-in-egyptian-revolution/#sthash.oFSkJGL7.dpuf, diunduh 24 Juli 2013.
[xiii] Global Post, Inside the Muslim Brotherhood: Part 1, www.globalpost.com/dispacth/egypt/110220/inside-the-muslim-brotherhood#1, diakses 22 Juli 2013.
[xiv] Al Youm al Sab’aa, No. 120, “Protesters in Bloody Wednesday clashes in Cairo’s Tahrir Square would have been slain but for the fact that young Muslim Brothers defended them”, 15 Februari 2011.
[xv] Suatu bukti Coen tak menguasasi betul struktur organisasi IM. Maktab al-Irsyad bukanlah “Dewan Penasehat”, tapi Pengurus Pusat IM. Istilah Mursyid Aam, sebagai konsekuensinya, juga bukan “Ketua Dewan Penasehat”, tapi Ketua Umum. IM memang kerap menggunakan nomenklatur sufi sebagai identitas organisasinya.
[xvi] Esam al-Amin, The Calculus of Egypt’s Presidential Race, International Policy Digest, http://www.internationalpolicydigest.org/2012/04/23/the-calculus-of-egypts-presidential-race/, diunggah 22 Juli 2013.
[xvii] Tariq Ramadan, Mohammad Morsy's dangerous game: The unfolding paradox in Egypt, http://www.abc.net.au/religion/articles/2012/12/13/3654018.htm, diunduh 22 Juli 2013.
[xviii] Al-Masry Al-Youm, 25 Juni 2012.
[xix] Strategic Analysis, Middle East and North Africa Oil and Gas Sector Risks and Forecasts Report, The Henry Jackson Society, Juni 2013.
[xx] Telaah tentang sistem ekonomi yang ditawarkan IM dapat disimak “Visi Peradaban Komprehensif Al-Ikhwan Al-Muslimun”, Jakarta: Maktaba Syameela, 2009. Sementara, untuk meneliti kebijakan ekonomi Erdogan, lihat Ahmad Dzakirin, Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.
[xxi] Khaled Abou El Fadl, The collapse of legitimacy How Egypts secular intelligentsia betrayed the revolution, http://www.abc.net.au/religion/articles/2013/07/11/3800817.htm, diakses 24 Juli 2013.


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

#SaveEgypt Menjadi Trending Topic Indonesia untuk Perdamain di Mesir

Selasa, 30 Juli 2013


Simpati dunia atas kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan Mesir terhadap aksi damai mulai berdatangan. Setidaknya, masyarakat Indonesia mulai berduyun-duyun menyuarakan dihentikannya pembantaian berdarah di Mesir. Kalangan ulama, Ormas dan mahasiswa mulai mengeluarkan pernyataan sikap hingga melakukan aksi damai mengutuk pembantaian yang terjadi di Bulan Ramadhan ini.

Pernyaataan bersama pimpinan Ormas Islam se Indonesia menyatakan suara pertentangan terhadap aksi kudeta militer yang tengah terjadi di Mesir, saat ini. Mereka bahkan mengecam keras aksi yang sama sekali tidak berazaskan kemanusiaan tersebut. Menurut para pimpinan ormas dan lembaga Islam ini, bahkan aksi kekerasan yang terjadi di Mesir bukan lagi sekadar kudeta, melainkan tergolong dalam aksi terorisme militer skala besar.( Baca republika online : Ormas Islam Indonesia Kecam Keras Terorisme Militer di Mesir )

Tak cukup melalui pernyataan sikap dan aksi di jalanan, dukungan warga Indonesia atas rakyat Mesir menolak kudeta berdarah dan kecaman aksi brutal aparat keamanan juga merambah dunia maya khususnya via media sosial Twitter. Sejak tadi malam tagar (hashtag) #SaveEgypt menghiasi Time Line (TL) pengguna twitter di Indonesia.

Operasi massif tagar #SaveEgypt membuahkan hasil. Sejak tadi malam, sekitar 9.30 pm (29 Juli 2013) #SaveEgypt mendominasi mention di tweetland. Hasilnya tak lama kemudian menjadi Trending Topic (TT) Indonesia. Hasil pantauan saya, puncaknya sebelas jam lalu, sekitar 11 pm (29 Juli 2013) #SaveEgypt bersama #WorldBlindtoMassacreInEgyptWhy menjadi Trending Topic Worldwide atau TT Dunia.

#SaveEgypt menjadi Trending Topic nomor satu di Indonesia (pukul 04.00 WIB 30/7/2013)

Pagi ini, #SaveEgypt tetap nongkrong di trending topic di Indonesia (TTI). Pukul 10.03, #SaveEgypt menduduki posisi dua TTI. Mungkin ini terkait beberapa aksi serentak beberapa kalangan khususnya di Indonesia yang melakukan aksi solidaritas untuk Mesir di berbagi kota. Misalnya, Mahasiswa di Jogja melakukan aksi mengecam pembantaian di Mesir.

Poster undangan aksi solidarotas untuk Mesir di Jogja

Ketika saya telusuri lalulintas mention #SaveEgypt melalui web analytics.topsy.com terlihat bahwa Dalam 12 jam (9 pm/29 Juli - 9 am/30 Juli) hashtag #SaveEgypt melebihi 12000 mention di twitland. Jadi sekitar 1000 mention/jam #SaveEgypt muncul di TL twitter. Perkembangan tagar #SaveEgypt dalam 24 jam Puncaknya terjadi pada 9.30 pm (29 Juli) yaitu 3418 mention (lihat gambar di bawah).

Lalu lintas mention #SaveEgypt sehari terakhir via analytics.topsy.com (30 Juli 2013)

Fenomena tren topik #SaveEgypt di twitter semakin memperjelas peran penting media sosial sebagai media menyuarakan pendapat dan aspirasi secara bebas. Penyebaran informasi melalui media sosial yang demikian cepat membuat netizen merasa bahwa selain bisa meraih dukungan yang banyak dalam waktu singkat, mereka bisa juga membentuk opini baru melawan pemberitaan media mainstream yang kadang berlawanan dengan fakta.

Media sosial saat ini menjadi penyeimbang bagi media massa yang mendominasi isu pemberitaan yang muncul di mayarakat seperi TV, Koran, Majalah, Radio dan Tabloid. Media sosial mampu menjadi penyeimbang isu negatif bagi kelompok atau topik perbincangan yang santer di media konvensional. Mengutip pernyataan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Atma Jayakarta, Alois A Nugroho yang dimuat di Harian Kompas hari ini (7/2/2013), di halaman dua, mengungkapkan bahwa untuk mengimbangi tirani informasi yang muncul menjelang dan selama pelaksanaan pemilu 2014, masyarakat diminta menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran informasi pembanding.

“Bisa dikatakan informasi di media sosial bisa dipakai untuk mengimbangi pemberitaan media massa.” Kata Alois. Dia menambahkan, komunikasi lewat media sosial juga bisa menghimpun gerakan civil society dalam isu tertentu.

“Tapi harus diingat, gerakan melalui media sosial hanya bisa efektif jika diikuti dengan gerakan offline.” Ungkapnya.

Selamat berjuang para pendukung perdamaian dan kemanusiaan. Pastikan aksi kalian berlangsung simpatik dan damai.

Salam perdamaian!

Achmad Siddik

*http://media.kompasiana.com/new-media/2013/07/30/saveegypt-trending-topic-dunia-untuk-perdamain-di-mesir-580874.html


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Upaya Militer adu domba 'Penduduk Rab'ah vs Demo Pro Mursi' Gagal Total!



by  @SoniaAtika
life in Jeddah


(1) Bagi yang ingin melihat streaming situasi Rab'ah Al adaweeyah bisa ke situs alhiwar.tv langsung 24 jam.

(2) Benar-benar ditampilkan kondisi keseharian warga disana. Bagaimana mereka menghabiskan hari-hari menunggu kebebasan Mursi.

(3) Semalam suami saya dan temannya menyaksikan streaming alhiwar.tv bersama rekan kerjanya dari Syria.

(4) Teman suami saya bercerita, semalam militer menyebarkan berita bohong bahwa penduduk sekitar Rab'ah Aladaweeyah tergannggu dgn demonstran.

(5) Tuduhan ini disambut penduduk sekitar Rab'ah Aladaweeya dgn membentangkan spanduk besar brtuliskan "Kami mencintai kaum muslimin yg ada disini".

(6) Suasana Rab'ah AlAdaweeya menjadi bergelora. Demonstran bersorak sorai, dan tangan mengepal ke langit... Allahu Akbar!!! MasyaAllah.

(7) Teman suami saya yg dari Syria tersebut mendukung Mursi, sebab kembalinya Mursi adalah harapan bagi bangsa Syria.

*https://twitter.com/SoniaAtika

____
catatan:  Para pengunjuk rasa pendukung Presiden Mursi sudah sejak 3 Juli lalu 'menduduki' lapangan Rabiah Aladawiyah di timur Kairo. Tanggal itu adalah hari di mana militer Mesir yang didukung kelompok oposisi mengudeta kekuasaan Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis setahun lalu. Bila dihitung hingga Selasa (30/07) mereka sudah berada di lapangan Rabiah Aladawiyah minimal selama 28 hari.

Menurut beberapa kantor berita, jumlah para pendukung Mursi yang berkumpul di Rabiah Aladawiyah mencapai satu juta orang pada siang. Menjelang sore hingga malam hari, jumlahnya bertambah mencapai dua sampai tiga juta orang, terutama ketika mereka menggelar unjuk rasa setiap usai shalat Tarawih. Mereka terdiri dari anak-anak muda, orang tua, laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada di antara mereka yang membawa serta anak-anak. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Mesir.


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Konteks Indonesia dari Enigma Demokrasi di Mesir


Oleh : Sapto Waluyo*

Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Mesir pasca-kudeta militer pada awal Juli 2013. Lebih dari 100 orang tewas dan 4.500 luka-luka, saat pendukung pro-legitimasi berkumpul di lapangan Masjid Rabiah al-Adawiyah, Naser City (Kompas, 28/7).

Yang mengerikan sebagian besar mereka tertembak peluru aparat di bagian kepala atau dada. Penembakan terjadi justru di tengah malam hingga pagi hari, saat pendemo sedang melakukan shalat tarawih dan mempersiapkan sahur.

Tragedi itu melengkapi pembantaian yang dilakukan di depan markas Garda Republik, tempat penahanan Presiden Muhammad Mursi. Sedikitnya 56 tewas dan lebih dari 700 luka-luka (BBC, 8/7). Dinamika politik Mesir mengalami setback, dari fajar demokrasi kembali ke malam gelap otoriterianisme baru.

Dalam konteks Indonesia yang masih mengalami transisi panjang sejak reformasi 1998, tragedi Mesir memberi pelajaran berharga. Perluasan demokratisasi dan pembentukan pemerintahan sipil yang kuat adalah agenda penting abad 21 (Oxford Manifesto, 1997).

Karena itu, perlu jeli ketika menyorot dinamika politik di suatu negara. Komentator emosional justru meruntuhkan argumentasi paling mendasar, bahwa kedaulatan sungguh-sungguh di tangan rakyat.

Komentar aneh antara lain dilontarkan Zuhairi Misrawi, analis politik Timur Tengah lewat akun twitternya. Politisi muda yang mengaku memperjuangkan prinsip demokrasi itu menilai, "Ikhwanul Muslimin ingin mengesankan kepada dunia senagai 'korban'. Padahal, mereka telah memprovokasi militer untuk melakukan tindakan biadab. Jika IM tidak melawan militer, maka tragedi berdarah itu tidak akan terjadi. Jadi kesalahan tidak sepenuhnya pada militer." (@zuhairimisrawi, 28/7)

Betapa naifnya pandangan Zuhairi, seakan IM menghargai nyawa rakyat begitu murah demi mencapai citra politik yang dibayangkannya.

Padahal, pimpinan IM tegas menyatakan, bahwa mereka memperjuangkan pemulihan legitimasi pemerintahan sipil berdasarkan konstitusi yang telah disetujui mayoritas rakyat dalam referendum 2012. IM tidak bergerak sendiri, tapi bersama kekuatan lain lintas-ideologi yang bernaung di bawah "National Coalition to Support Legitimacy".

Lebih jauh Zuhairi menuding, "IM juga pegang senjata dan bom bunuh diri. Ini yang menyebabkan militer harus mengambil tindakan keras. Puluhan militer dan rakyat Mesir ditembak dan dibom oleh IM dalam dua pekan ini. Mesir menuju perang saudara," (@zuhairimisrawi, 27/7).

Zuhairi menolak istilah pembantaian karena media Mesir yang dikutipnya menyebut "isytibakat" (bentrok).

Tudingan Zuhairi sungguh tak berdasar, karena insiden bentrok bersenjata terjadi di kawasan Sinai, kota el-Arish atau Rafah, yang memang selama ini dikuasai milisi bersenjata tak dikenal. Mereka tak ada hubungan organisatoris dengan IM. Bahkan, ada dugaan faksi militer Mesir yang selama ini membina, meski tak sepenuhnya bisa mengendalikan. Insiden itu justru memperlihatkan salah satu dampak kudeta adalah kerawanan di daerah perbatasan.

Problematika Demokrasi

Demokrasi menyisakan persoalan klasik, rakyat mana semestinya yang berdaulat? Rakyat yang ikut pemilihan umum (apapun pilihan politiknya) ataukah rakyat yang tak memilih alias Golput (apapun alasannya)?

Apakah rakyat yang mengeluarkan mosi tidak percaya lewat petisi atau turun ke jalan sama nilainya dengan rakyat yang datang ke bilik suara?

Pertarungan di kotak suara jelas lebih terukur untuk menentukan siapa pemenang dan siapa yang berhak memerintah. Tetapi, jika dua kubu demonstran sedang berhadapan, maka suara siapakah yang paling menentukan?

Dalam pemilu sekurangnya ada KPU selaku penyelenggara dan MK sebagai wasit, sedangkan adu kekuatan massa tak jelas siapa menjadi penengah. Itulah enigma demokrasi, misteri yang sulit dicerna.

Dalam kerangka problematik itu, simpulan Zuhairi tentang pergantian rezim di Mesir amat mencengangkan. Sebagai tokoh muda yang kencang menyuarakan demokrasi justru merayakan kudeta militer lewat artikel provokatif,

"Ikhwanul Muslimin Tumbang*" (Kompas, 5/7). Bukan kebetulan, Kompas pada hari sama menulis berita utama, "Demokrasi Tumbang di Mesir". Bukankah itu bermakna IM pendukung utama demokrasi di negeri piramida dan, "mafhum mukhalafah"-nya, kelompok yang menjatuhkan Mursi adalah anti-demokrasi?

Zuhairi menyatakan Mursi hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan memonopoli jabatan politik dan kantong ekonomi. Faktanya, Mursi yang mengangkat Menhan Abdul Fattah al-Sisi (menggantikan Marsekal Hussein Tanthawi, orang kuat Husni Mubarak) dan Ketua MK Adly Mansour (hakim agama yang sempat menjadi Wakil Ketua MA). Jika tidak dipromosikan Mursi, maka kedua tokoh itu tak akan tercatat dalam sejarah Mesir modern. Bukti lain, lima menteri dalam kabinet Mursi menyatakan mundur saat militer mengultimatum. Berarti mereka bukan loyalis Mursi atau IM.

Lalu, kelompok oposisi ingin jatah kekuasaan apa lagi?

Mengakhiri Darurat Militer

Tindakan drastik yang dilakukan Mursi dalam 100 hari pemerintahannya adalah mempercepat pensiun 70 jenderal loyalis Mubarak bersamaan dengan pencopotan Hussein Thantawi dan Sami Annan dari posisi Panglima dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata.

Entah hal itukah yang dimaksud Zuhairi sebagai monopoli, padahal Mursi kemudian mengangkat perwira muda untuk mulai gerakan reformasi militer Mesir. Selain itu, sesuai konstitusi, Presiden Mursi berhak mengangkat Gubernur baru. Dari 27 posisi Gubernur, cuma 5 yang berafiliasi partai, selebihnya kaum profesional.

Figur baru yang menyulut kontroversi global adalah Gubernur Luxor yang dituduh tokoh Jamaah Islamiyah dan diduga terlibat dalam insiden penembakan turis asing di kota wisata itu pada 1997. Tuduhan itu tidak didukung oleh bukti peradilan dan semua orang tahu Jamaah Islamiyah telah berubah fundamental, menempuh jalur demokrasi-damai dan menjauhi cara kekerasan.

Kudeta militer saat ini justru dapat membangkitkan kembali bibit kekerasan yang coba dinetralisir di Mesir dalam satu dekada terakhir. Jika tokoh oposisi merasa diri mampu menjadi Gubernur, mereka dapat mengajukan nama dan ikut seleksi, bukan mendukung kudeta.

Sebenarnya Mursi telah melakukan gebrakan berupa mobilisasi militer Mesir menguasai kembali Gurun Sinai yang di masa Mubarak lepas ke tangan Israel. Hampir 70 persen lalulintas udara dan darat Mesir dulu dikuasai Israel.

Politik cerdas Mursi dicermati betul PM Israel Benyamin Netanyahu yang mengatakan, "Sikap Mursi jauh lebih berbahaya daripada nuklir Iran'. Sementara itu pemerintah AS memuji inisiatif Mursi memfasilitasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, hingga terbukanya perbatasan Rafah mengakhiri blokade Jalur Gaza.

Militer Mesir memang "the real actor" dalam politik nasional, namun kini semua prajurit di bawah komando Panglima Tertinggi (Presiden).

Berdasarkan konstitusi baru, tak ada lagi kekuasaan Dewan Tinggi Militer (SCAF) yang tak terbatas. Dulu SCAF punya otoritas untuk membubarkan parlemen, membekukan partai hingga menangkap tokoh sipil tanpa proses peradilan.

Mursi mengakhiri kezaliman itu lewat Dekrit yang membuka jalan bagi penetapan konstitusi. Demi menghilangkan ketergantungan atas bantuan militer AS, Mursi berinteraksi dengan Rusia dan Jerman. Hasilnya, dalam dua bulan saja telah dikirim dua kapal selam tercanggih dari Jerman, walau
diprotes keras Israel.

Prioritas ekonomi

Alasan lain kudeta militer disebut Zuhairi karena Mursi mengabaikan pemulihan ekonomi, malah lebih sibuk mengutak-atik konstitusi yang bernuansa syariah. Benarkah?

Mursi mewarisi kondisi ekonomi terburuk dalam sejarah Mesir yang ditinggalkan Mubarak. Hutang luar negeri menumpuk, defisit anggaran mengancam.

Menurut "Strategic Analysis" (The Henry Jackson Society, 2013), cadangan devisa Mesir menciut dari 13,5 miliar dolar AS (2010) tinggal 4,8 miliar dolar AS. (2012).

Tahun 2008, ekonomi Mesir masih tumbuh 7,2 persen. Kemudian turun jadi 4,7 persen (2009), 5 persen (2011), dan naik sedikit 5,5 persen (2012). Akibat eskalasi politik yang digoyang terus oposisi, pertumbuhan ekonomi Mesir kini terpuruk 2,2 persen (awal 2013). Angka inflasi 2012 (7,3
persen) uniknya lebih rendah dari 2011 (11,8 persen).

Karena itu harga sembako relatif stabil, hanya BBM melonjak. Angka pengangguran meningkat
dari 12,06 persen (2011) menjadi 12,31 persen (2012). Begitu pula angka kemiskinan masih tinggi (40 persen).

Tak seorangpun sanggup melakukan keajaiban dalam waktu satu tahun, namun kebijakan ekonomi Mursi jelas-tegas memprioritaskan kecukupan pangan. Di era Mubarak produksi gandum domestik dibatasi maksimal 20 persen, sekarang sudah melampaui 60 persen. Dulu Mesir harus mengimpor gandung ke AS, sedang Mursi mengimpor dari negara yang lebih bersahabat demi menghemat belanja negara, sambil meningkatkan pendapatan petani lokal.

Sebagai bukti komitmen pro-kesejahteraan, Mursi menghapus hutang 40.000 petani yang memiliki pinjaman di bawah 10.000 pounds (Rp 30 Juta). "Bail out" untuk rakyat kecil.

Investasi memang sulit datang di tengah krisis politik, tapi kunjungan Mursi ke China (Agustus 2012) menghasilkan perjanjian investasi senilai 4,9 miliar dolar AS. Bersama investor Korea, Mursi merintis pembangunan pabrik Samsung terbesar di kawasan Arab, di Provinsi Bani Suwef, agar barang elektronik terjangkau masyarakat.

Pembangunan pabrik otomotif nasional, komputer, hingga peralatan militer sudah masuk dalam program kabinet Mursi. Semua rencana itu kini hancur.

Yang paling membuat gerah sebagian kaum liberal mungkin pengaturan penjualan "khamar" (minuman keras), meski hal itu sama sekali tidak mengganggu sektor pariwisata.

Ada lagi, pergantian Direksi yang mengelola Pelabuhan Suez yang di era Mubarak menghasilkan pemasukan sebanyak 5,6 miliar dolar AS per tahun. Mursi menargetkan Suez sebagai hub ekonomi global dengan penghasilan meningkat 100 miliar dolar AS per tahun. Revitalisasi Suez mengancam perdagangan di Dubai dan Kuwait, karena itu negara Teluk mendukung kudeta.

Konstitusi Islam?

Isu menyesatkan seputar konstitusi baru disebut Misrawi sebagai "konstitusi prematur" dan dituding meminggirkan hak kaum perempuan dan kelompok minoritas. Bila kita cermati lebih teliti konstitusi baru itu justru mengakui hak kaum perempuan dan minoritas yang tak pernah disebut
sekalimat pun dalam konstitusi lama produk militer.

Sangat aneh, apakah Zuhairi betul-betul membaca naskah Konstitusi 2012 atau sekadar mengutip
pendapat komentator Arab? Bandingkan konstitusi itu dengan Dekrit 33 pasal yang dikeluarkan rezim boneka Adly Mansour, sangat kontradiktif.

Konstitusi baru Mesir disetujui mayoritas rakyat (71 persen) dalam referendum 2012 menegaskan berakhirnya kondisi darurat militer selama lima dekade, digantikan sistem presidensialisme yang dipilih untuk masa 4 tahun.

Pembatasan masa jabatan Presiden itu dinyatakan dalam pasal 133, sehingga tak ada lagi presiden yang berkuasa sesukanya. Pergantian pemerintahan dilakukan melalui Pemilu, bukan kudeta.

Secara khusus pasal 232 konstitusi baru Mesir mengisolasi petinggi Partai Nasional Demokrat (yang berkuasa di era Mubarak) selama 10 tahun. Klausul itu mirip dengan kebijakan Vaclav Havel ketika menjabat Presiden Ceko di masa transisi (1993-2003). Apakah konstitusi macam itu yang dikritisi Zuhairi dan lebih menyukai Dekrit darurat?

Akan halnya klausul terkait syariahi Islam disebut dalam pasal pertama bahwa Mesir adalah "negara sipil" (bukan teokrasi) yang berdasarkan ajaran Islam Sunni. Dalam penjelasannya dinyatakan, posisi penting Al Azhar sebagai rujukan untuk merancang regulasi terkait warga Muslim. Jadi, tak ada yang disebut islamisasi konstitusi, karena ketentuan itu mirip dengan konstitusi di negara lain (seperti Malaysia yang menetapkan Islam sebagai agama negara dan Melayu jadi bahasa resmi).

Zuhairi begitu sengit mengecam "ikhwanisasi Mesir" -- sebuah istilah yang absurd, karena tak ada dalam dokumen organisasi IM atau "Freedom and Justice Party" sebagai sayap politik, apalagi kebijakan resmi Presiden Mursi.

Zuhairi lupa sikap terbuka Muhammad Badie (Mursyid Aam IM) yang pada hari terpilihnya Mursi dalam Pilpres putaran kedua menandaskan: "Hari ini rakyat Mesir memilih pemimpin baru. Saya, tak terkecuali, sebagai warga negara Mesir tunduk kepada kepemimpinan baru yang dipilih rakyat." Sejak itu, Mursi melepaskan tugas sebagai pimpinan FJP dan Maktab Irsyad IM (Ikhwan Web, 30 Juni 2012).

Ironisnya, Zuhairi kehilangan kritisisme tatkala menyinggung aksi kelompok Tamarrud (pembangkang), padahal itu mirip gejala awal Talibanisme. Kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan sah, malah berkolaborasi dengan unsur militer menempuh jalan ilegal. Akan
halnya, pengaruh asing dalam kejatuhan Mursi cukup disimak kritik keras dari Dr. Aidh
al-Qarni, dai yang disegani di Timur Tengah, atas dukungan Kerajaan Saudi dan Emirat Arab untuk aksi militer.

Demokrasi sebagai sistem politik modern mengandung janji dan misteri. Ada faktor substansi (kedaulatan rakyat), ada pula aspek prosedur (penyelenggara, peserta dan pengawas pemilu serta pemutus perkara jika terjadi sengketa).

Daulat individu akan berbaur dengan legitimasi kolektif. Prinsip "one man, one vote, one value" tidak membedakan seorang jenderal yang memimpin pasukan besar, seorang pengusaha yang memiliki aset dan pegawai melimpah, seorang ulama/pendeta yang memimpin lembaga berpengaruh, dengan rakyat jelata (penjual martabak atau kopi di pinggir kota Kairo), semua punya hak/kewajiban sama.

Para jenderal, konglomerat dan sebagian ulama itu mendukung kudeta dan membatalkan putusan rakyat dalam kotak suara.

Demokrasi mempersilakan mantan loyalis rezim masa lalu untuk bertarung memperebutkan suara setelah masa "iddah" politik, asalkan mereka terbukti tidak melanggar hukum/HAM. Demokrasi juga memberi peluang bagi pihak yang kalah dalam pemilu untuk beroposisi dan berdemonstrasi. Tapi, demokrat sejati tak membiarkan militer merampas legitimasi demi membentuk rezim boneka.

Sejumlah aktivis dan tokoh independen hadir dalam demonstrasi pro-legitimasi pasca-kudeta, karena mereka percaya konstitusi 2012 dan kebebasan sipil merupakan keniscayaan. Mereka terkejut dengan sikap Presiden interim Adly Mansour yang memberangus kebebasan, menangkap politisi tanpa peradilan, membredel media independen. Bahkan, Menhan Abdel Fattah el-Sisi yang jelas lebih berkuasa dari Presiden Adly, secara terbuka memobilisasi demonstran dan menembaki rakyat sendiri.

Jika rakyat Mesir telah memilih perubahan fundamental untuk mengakhiri dominasi militer, mengapa kaum demokrat dan liberal di negeri ini (termasuk Zuhairi) masih menyangsikannya. Padahal, Mesir adalah negara pertama yang mengakui Kemerdekaan RI tahun 1945 dan tokoh IM menjadi pelopor pembentukan Front Pembela Kemerdekaan Indonesia.

Jauh sebelum Zuhairi lahir, kaum Islamis telah menunjukkan komitmen dan kontribusinya
untuk pembebasan negeri terjajah. Pengorbanan yang disaksikan dunia saat ini demi tegaknya legitimasi pemerintahan sipil hasil demokrasi yang beradab. (*)

------------
* Direktur Eksekutif "Center for Indonesia Reform" (CIR), alumni Hubungan Internasional Fisip Universitas Airlangga (Unair) dan S-2 S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University (NTU) Singapura.


-http://www.antarajatim.com/lihat/berita/114934/konteks-indonesia-dari-enigma-demokrasi-di-mesir


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Pejabat Uni Eropa Terbang ke Mesir untuk Melihat Kondisi Mursi di Tahanan


KAIRO -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton pergi untuk mengunjungi presiden Mesir terguling Muhammad Mursi, kata seorang pejabat senior Mesir kepada AFP Selasa pagi.

"Dia pergi untuk melihat di mana dia ditahan. Dia belum kembali," kata sumber itu yang minta tidak disebut jatidirinya, tak lama setelah tengah malam.

Sumber lain mengatakan kepada AFP bahwa Ashton telah meninggalkan Kairo dengan sebuah helikopter militer menuju ke lokasi yang dirahasiakan di mana Mursi ditahan.

Mantan presiden yang digulingkan dalam kudeta 3 Juli setelah protes besar-besaran terhadap pemerintahannya itu belum pernah dipublikasikan sejak kejatuhannya.

Dia telah diserahkan pada tahanan atas tuduhan terkait dengan melarikan diri dari penjara selama pemberontakan 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak.

Selama kunjungan terakhirnya ke Kairo pada 17 Juli, Ashton berhasil meminta pertemuan dengan Mursi dan mendesak pembebasannya.

"Saya yakin dia harus dibebaskan," katanya kepada wartawan. "Saya yakin dia baik. Saya akan senang melihatnya."

Utusan tinggi Uni Eropa itu tiba dengan perjalanan terbarunya ke Mesir pada Minggu malam, sehari setelah bentrokan berdarah di satu unjuk rasa pendukung Moursi yang menewaskan 82 orang tewas.

Dia telah bertemu dengan serangkaian pejabat dari pemerintah sementara, termasuk Presiden Adly Mansour, Wakil Presiden untuk urusan internasional Mohamed ElBaradei serta kepala militer Jenderal Abdel Fattah el-Sisi.

Pada Minggu malam dia juga bertemu dengan perwakilan dari koalisi.

Kelompok Islam yang memprotes berusaha untuk mendudukkan kembali Mursi sebagai presiden.

Tetapi anggota delegasi mengatakan ada prakarsa baru untuk menyelesaikan kebuntuan politik di negara itu telah dibahas dalam pembicaraan. (ROL)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

MUI Minta RI Tak Akui Rezim Sementara Mesir


JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras cara-cara kekerasan yang dilakukan militer Mesir dalam menghadapi pendemo dari masyarakat sipil. "Saya menyampaikan rasa prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Mesir dan mengutuk dengan keras cara-cara yang ditempuh pihak militer," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kepada wartawan, Senin (29/7).

Menurut Anwar, rezim militer Mesir sudah bertindak membabi buta dengan menembaki kelompok yang tidak sejalan dengan pandangan dan keinginan mereka. Padahal, rezim militer itu berkuasa secara tidak sah karena menjatuhkan kepemimpinan yang dipilih rakyat secara demokratis. "Saya harap pemerintah Indonesia tidak mengakui rezim yang inskonstitusional dan tak bermoral ini," kata ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tersebut.

Ia pun mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk tidak mengakui rezim baru yang berkuasa karena telah mencederai prinsip kehidupan berdemokrasi yang baik. PBB dan dunia internasional juga wajib mendesak pimpinan militer Mesir untuk menghentikan cara-cara yang tidak beradab dalam menangani pendemo.

Yang membuat miris, kata Anwar, tindakan kekerasan itu dilakukan pada saat Ramadhan. Padahal, pada bulan suci ini umat Islam diajarkan untuk peduli dan berimpati kepada sesama. Namun oleh rezim yang berkuasa, ajaran agama tersebut telah dinodai.

Alhasil, terjadi pertumpahan darah yang mengakibatkan korban ratusan jiwa orang yang seiman dan sekeyakinan. "Hal ini jelas-jelas sebuah tindakan yang benar-benar tidak terpuji dan patut untuk dikutuk," ujarnya.

Anwar juga mengecam sikap Barat mau pun Amerika Serikat (AS) yang selalu mengajari dunia tentang demokrasi, tetapi telah melakukan kebohongan besar dan memperlihatkan sifat kemunafikannya. Kejadian kudeta yang benar-benar kasat mata malah tidak membuat mereka tergerak sama sekali untuk mengutuk tindakan aparat keamanan di sana.

"Rakyat Mesir harus bersatu dan langkah-langkah ke arah itu harus ditempuh dengan cara-cara yang beradab dan bukan dengan biadab," paparnya. (ROL)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Din Syamsuddin: Kudeta Mesir Bentuk Ketidaksenangan Barat Terhadap Kebangkitan Islam


JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan kudeta yang dilakukan oleh militer di Mesir adalah ungkapan ketidaksenangan Barat terhadap kebangkitan Islam.

“Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir tidak disukai karena akan berpengaruh pada kebangkitan Islam,” ujar Din dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Din menjelaskan langkah-langkah penurunan Mursi yang digulingkan melalui kudeta militer, pembantaian sepihak, dan dukungan Amerika Serikat dan Israel terhadap kudeta itu adalah bentuk sentimen yang diberikan oleh Barat terhadap kalangan Islam.

“Hal itu semakin dikuatkan dengan dukungan Amerika Serikat dan Israel terhadap kudeta ilegal itu,” tukas dia.

Sekjen Majelis Intelektual Ulama Indonesia Bachtiar Nasir mengatakan ada skenario Barat dalam penggulingan Moursi itu.

“Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) tidak suka dengan kebangkitan Islam. Jadi ada skenario untuk menjatuhkan Moursi,”kata Bachtiar.

Hal itu, sambung dia, dibuktikan dengan setelah dilakukan kudeta oleh militer pintu masuk ke Rafah (Palestina) ditutup.

Militer Mesir melakukan kudeta beberapa waktu lalu. Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh militer, ribuan pendukung Mursi melakukan aksi unjuk rasa.

Lebih dari 130 orang tewas dan 1.000 lainnya luka-luka dalam bentrokan saat pendukung mantan Presiden Mesir Muhammad Moursi menggelar aksi protes di Masjid Rabaa al-Adawiya seusai Shalat Jumat, pekan lalu. (ROL)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Amerika Serikat Akhirnya Kutuk Militer Mesir


WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) akhirnya mengecam keras tragedi pembantaian demonstran pro-Presiden Mesir Muhammad Mursi. Paman Sam mengkritik pemerintahan sementara dan militer di ibu kota Kairo lantaran abai terhadap unsur-unsur demokrasi.

Meskipun telat, namun kecaman AS ini adalah pernyataan terkeras Washington terkait situasi runyam di Negeri Piramida tersebut. Dalam siaran resmi, saat Senin (29/7) waktu setempat, Gedung Putih mengatakan, kewajiban militer adalah melindungi masyarakat sipil, bukan sebaliknya, memberondong mereka dengan peluru tajam.

"Amerika Serikat mengutuk keras tragedi genangan darah dan kekerasan di Mesir baru-baru ini,'' demikian pernyataan tersebut, seperti dilansir kanal berita Aljazirah, Selasa (30/7).

Bagi AS, tidak ada alasan bagi militer melakukan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri. Apalagi pembantaian itu berawal dari aksi damai berdemonstrasi. Ikhwanul Muslimin mengatakan sedikitnya 120 orang tewas serangan militer ke massa pendukung Mursi saat Jumat (26/7) dan Sabtu (27/7).

Serangan itu adalah untuk membubarkan aksi damai massa menolak pemerintahan transisi. Aksi tersebut adalah yang kesekian kali pascakudeta militer awal bulan lalu. Serangan itu juga mencatatkan pasien luka-luka sebanyak 4.500 warga sipil pendukung presiden sokongan Ikhwanul Muslimin tersebut.

Aljazirah mengatakan eskalasi politik dan keamanan yang semakin tajam di Kairo membuat AS hati-hati mengeluarkan ancaman. Seperti diketahui, sejak penggulingan kepemimpinan Mursi oleh Panglima Militer Mesir Jenderal Abdel Fattah el-Sisi, Rabu (3/7) lalu, Paman Sam ogah menyebut penggulingan itu sebagai kudeta militer. (ROL)



:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

'Saatnya RI Bayar Utang Budi ke Mesir'


JAKARTA -- Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memprotes keras terhadap aksi junta militer Mesir.

Sekjen (MIUMI) Bachtiar Nasir menegaskan, apa yang terjadi di Mesir saat ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus pelanggaran HAM berat.
Tercatat 200 korban jiwa melayang dan 4000 orang luka-luka ditembak secara membabi buta oleh militer dan aparat kepolisian Mesir. Hal ini menjadi perhatian dunia, terutama Indonesia yang mempunyai hubungan yang baik dengan negara Mesir.

“Rakyat demonstran yang menuntuk hak pemerintah yang sah dan terpilih secara demokratis di tembaki bagian dada hingga kepala. Tentu hal itu bukan lagi tembakan peringatan, melainkan aksi tembakan pembunuhan”, ujar Bachtiar, saat melakukan konferensi pers, di Jakarta, Senin (29/7).
Dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memainkan perannya untuk memberikan pengaruh terhadap Mesir. Bukan sekedar peduli dan jaminan keamanan WNI di Mesir. Perlu di ketahui, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI di 17 Agustus 1945.

“Indonesia memiliki utang sejarah yang begitu besar. Oleh sebab itu, saat inilah yang tepat bagi negara kita untuk membayar lunas utang tersebut,"tegasnya.

Menurutnya, pembantaian terhadap demonstran yang berunjuk rasa damai, merupakan peristiwa paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Oleh sebab itu, harus ada campur tangan dunia, termasuk Indonesia, untuk menghentikan kekejaman junta militer Mesir bersama kekuatan dunia lainnya untuk membawa masalah ini ke dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyeret pelaku kekejaman tersebut ke Pengadilan Internasional.

MIUMI mengutuk keras peristiwa tersebut terjadi dan mempertanyakan kenapa rezim Arab di Mesir dan Suriah lebih suka membantai rakyatnya sendiri daripada melawan tentara Zionis Israel. Tentara Zionis Israel telah berkali-kali melakukan agresi militer terhadap Gaza dan melanggar garis batas internasional Negara Arab tetangganya. (Republika)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Mahasiswa Al-Azhar Ungkap Kebohongan Media berita 'Kampus Al-Azhar Diserang Pro Mursi'


Kabar penyerangan kampus Al-Azhar oleh pendukung pro Mursi pada Sabtu(27/7/2013) waktu setempat tidak benar. Aksi lempar batu yang dilakukan massa pro Mursi tak bermaksud menyerang, melainkan bentuk pertahanan diri dari serangan militer.

Hal ini disampaikan mantan Gubernur Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau (KMM) Mesir, Muhammad Syukron Darmis kepada ranahberita.com Senin(29/7/2013). "Bukan pendukung pro Mursi yang menyerang, melainkan militer dan preman bayaran. Militer ini bersenjatakan lengkap dan berdiri di depan kampus Al-Azhar."

Syukron juga membantah kerusuhan dimulai oleh kelompok pro Mursi. "Mereka hanya demonstrasi damai, tak bersenjata, hanya membawa Al-Qur`an. Mana mungkin mereka yang duluan menyerang," tegasnya.

Syukron juga menyayangkan kabar yang beredar di media nasional dan internasional yang masih menyebut kerusuhan terjadi akibat serangan dari kaum pro Mursi. "Berita bohong dan berita murahan itu," umpatnya.

Senada dengan Syukron, Imam Rasikh Islami mahasiswa Al-Azhar asal Padang menyebutkan hal yang sama. "Militer menduduki kampus Al-Azhar, dan menembaki masa pro Mursi dari gedung-gedung kampus menggunakan sniper," kata Imam.

Masa pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi sebelumnya menduduki 33 titik strategis pada Jumat(26/7/2013). Dalam aksinya ratusan ribu hingga jutaan massa ini hanya menyuarakan keinginan mereka agar militer mengembalikan kedudukan presiden pada Mursi.

Melihat masa yang berdemo secara damai membuat kesabaran militer habis dan menyerang pendemo. "Militer ini tak tahan melihat pendemo yang sabar dan damai. Mereka merasa sudah jenuh dan kalah dengan kesabaran para pendukung pro Mursi, makanya pendemo diserang," kata Syukron.

Akibat peristiwa lanjutan ini, sekitar 8000 lebih massa mengalami luka-luka, 900 orang terkena tembakan peluru dan gas air mata serta 800 orang gugur sejak Kudeta pada 30 Juni lalu.

Hingga saat ini pendukung Mursi masih bertahan pada titik-titik strategis seperti Rab'ah wa Adawea hingga tuntutan mereka dipenuhi militer. (Novia Amirah/Ed1/ranahberita)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

"The White Hair Man", Sebutan Maria Elizabeth untuk Hatta Rajasa | Sidang Tipikor


JAKARTA  — Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman menjuluki Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan sebutan "The White Hair Man". Menurut Elizabeth, julukan itu diberikannya karena tidak mengerti ketika pengusaha Elda Devianne Adiningrat yang akrab disapa Bunda menyebutkan seseorang dengan sebutan "Si Uban".

Julukan "The White Hair Man" dijelaskannya saat bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan korupsi kuota impor daging, Luthfi Hasan Ishaaq, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (29/7/2013).

"Saya bingung waktu Elda bilang Si Uban. Saya bilang, 'Who is Uban?'. Kemudian kata Elda, itu menteri. Lalu saya bilang, 'Oh, The White Hair Man'," kata Elizabeth.

Majelis hakim pun mencoba memastikan siapa yang dimaksudnya dengan julukan "The White Hair Man". Hakim anggota I Made Hendra menanyakannya kembali dan Elizabeth mengatakan bahwa julukan itu ditujukan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Ya itu Pak, siapa namanya? Hatta Rajasa," jawab Elizabeth.

Sebelumnya, nama Hatta muncul dalam nota pembelaan salah satu tersangka kasus ini, yaitu Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Deviane Adiningrat, sebagai kolega dari PT Indoguna Utama, mencantumkan nama Hatta Rajasa untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. (KOMPAS)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Fathanah Akui Mencatut Nama Luthfi Hasan


Jakarta: Ahamad Fathanah mengaku sebagai utusan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq setiap kali melobi pejabat Kementerian Pertanian. "Itu mencatut-catut saja," kata Fathanah menanggapi kesaksian Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syukur Irwantoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 29 Juli 2013.

Dalam sidang yang menempatkan Fathanah sebagai terdakwa suap penambahan kuota impor daging sapi, Syukur mengaku ditemui Fathanah dua kali. Pertama, di Bogor, Jawa barat dan di kantornya pada 8 November 2013.

Dalam pertemuan di kantor Syukur itulah, Fathanah mengaku utusan Luthfi Hasan. Dia mengatakan, Luthfi merupakan Presiden PKS. "Dia menyebutkan (jabatan Luthfi di PKS)," katanya.

Saat itu, Fathanah mempertanyakan kemungkinan penambahan kuota impor daging. Dia menyerahkan fotokopian surat permintaan penambahan kuota dari PT Indoguna Utama.  Syukur mengaku sempat menolak lantaran tak sesuai prosedur.

Menurut Syukur, jika ingin mengajukan penambahan kuota, harus melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian. Tapi Fathanah memaksa. "Katanya bawa saja Pak Syukur," ujar Syukur.

Permintaan tambahan kuota itu tak ditindaklanjuti oleh Syukur. "Saya taruh di meja," ujarnya.

Fathanah sendiri mengaku hanya ingin bersilaturahmi saat datang ke kantor Syukur. Namun sebagai pengusaha, dia ingin mencari informasi penambahan kuota. "Harga daging sangat tinggi dan sudah begitu langka, apakah ada kemungkinan penambahan kuota," katanya. (Tempo)


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android

Fans Club PKS di Korsel Serentak Gelar Bukber

Senin, 29 Juli 2013


Para fans PKS di Korea yang tergabung PKS Korea Fans Club mengadakan buka puasa serentak pada hari Sabtu, 27 Juli 2013. Acara ini diadakan di dua kota besar di Korea. Untuk fans yang berada di utara Korea berkumpul di kota Seoul. Sedangkan untuk fans yang berada di daerah tengah dan selatan berkumpul di kota Daegu.

Wilayah Tengah dan Selatan

Untuk wilayah tengah dan selatan, acara bertempat di salah satu warung Indonesia, Bali Indah Café, di kota Daegu.

Acara di buka oleh mas Bagus Sucipto, salah seorang pekerja di Daegu, yang kemudian dilanjutkan dengan perkenalan sesama fans PKS. Suasana santai dan penuh kekeluargaan ini makin mengakrabkan para fans yang selama ini hanya berkomunikasi via social media.

Acara dilanjutkan dengan sambutan salah satu pengurus Pusat Informasi & Pelayanan PKS Korea (PIP PKS Korea), mas Muhammad Rusdi. Yang kemudian disambung dengan foto bersama dan saling sharing pengalaman puasa di Korea. Waktu berbuka pun tiba, para peserta kemudian menyantap menu berbuka sambil mendengarkan sedikit tausyiah yang disampaikan mas Rusdi terkait Ramadhan dan Al-Qur’an.

Sampailah di ujung acara. Buka puasa PKS Korea Fans Club ini pun ditutup dengan do’a dan dilanjut dengan sholat maghrib berjama’ah di Masjid Al-Amin yang lokasinya berada di satu gedung dengan tempat buka puasa tersebut.

Wilayah Utara


Di wilayah utara sendiri, acara buka bersama ini diadakan disebuah restoran India di dekat Masjid Itaewon. Kegiatan diawali dengan sapa-sapa kangen dan dilanjutkan dengan Tilawah Al-Qur’an secara bergiliran dimana peserta saling memperbaiki bacaan. Menjelang Maghrib peserta menyimak dan mendiskusikan Tafsir awal Qur’an Surat Muhammad, yang dipimpin Kang Gilar dan Ustadz Hadiyawarman.

Ba’da Ta’jil, peserta mengikut Shalat Berjama’ah di Masjid Itaewon. Kemudian santap makan besar (acara puncak) dilakukan di restoran Wazwan, karena lokasi sebelumnya telah penuh. Alhamdulillah pemilik Wazwan Resto pernah tinggal di Indonesia, sehingga kami akrab mengobrol dengannya. Cukup spesial, acara bukber dihadiri oleh Prof. Johar Arifin, Ketua Umum PSSI yang sedang kunjungan kerja ke Korea, beliau menyempatkan ke Masjid dan menemani para peserta Bukber di Restoran.

Diskusi hangat dan santai tentang persepakbolaan nasional yang sangat memprihatinkan. Diskusi yang dipimpin Mas Hadi Teguh Yudhistira kemudian memperbincangkan masalah Dunia Islam dan juga Indonesia. Tidak lepas dari diskusi adalah bagaimana cara untuk mencerdaskan WNI di Korea, bahwa ikut serta dalam Pemilu 2014 dan berkontribusi mengantarkan Partai Islam mengemban amanah pembuatan Undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan adalah suatu yang sangat penting, apalagi bagi ummat Islam. Alhamdulillah banyak ide dan gagasan tertelurkan.

Setelah makan, para peserta sebagian pergi ke Masjid Itaewon dan sebagian ke Mushola Al-Falah Guro untuk Shalat Isya dan Tarawih. Semoga acara ini berkah dan bisa diulang di lain kesempatan. Amin.

*http://pkskorea.org/bukber-pks-korea-fans-club/


:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :: 
Klik Download App BB | Klik Download App Android
 
© Copyright PIYUNGAN ONLINE
fixedbanner