Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap menggandeng tokoh dari luar PKS untuk bersama-sama membangun bangsa. Mereka akan bersama-sama bekerja bagi kemaslahatan masyarakat.Pernyataan ini disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dalam pidato politik Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS, Kamis (24/2) malam. Tema yang diangkat dalam Mukernas PKS kali ini adalah `Bekerja untuk Indonesia'.
Kata Luthfi, tema tersebut ditetapkan sebagai semboyan PKS hingga 2015. "Ini menegaskan karakter PKS adalah partai yang terus bekerja dari waktu ke waktu, untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar dia.
Tetapi, Luthfi menegaskan bahwa dalam bekerja untuk Indonesia ini, PKS tidak akan bisa sendirian. "Terlalu banyak persoalan untuk diselesaikan," kata dia.
PKS menyatakan siap menggandeng tokoh-tokoh kredibel, profesional, dan istiqamah, sekalipun tidak berasal dari PKS untuk bersama membangun Indonesia. Tapi, tegas dia, cita-cita ideal ini memang baru bisa terwujud jika PKS menjadi tiga besar dalam Pemilu 2014.
Untuk membangun Indonesia, tegas Luthfi, perlu bergandeng tangan seluruh komponen masyarakat. "Inilah makna dari keterbukaan Partai Keadilan Sejahtera," ujar dia lantang.
Dalam pidato politik itu, Luthfi juga mengatakan, PKS siap menjadi partai politik pertama yang memenuhi ketentuan UU Partai Politik terbaru untuk mengikuti Pemilu 2014. PKS juga menegaskan konsistensi sikap politik mereka. "Dalam peta partai politik di Indonesia, PKS (telah) menjadi partai pertama yang menuntaskan konsolidasi organisasi dan siap diverifikasi sebagai peserta Pemilu 2014," kata Presiden PKS itu.
PKS juga telah telah menyiapkan Rencana Kerja Strategis Partai 2010-2015 dan Rencana Program Kerja 2011. Rencana strategis dan program kerja itu, kata Luthfi, akan disosialisasikan ke seluruh pengurus partai sampai ke tingkat daerah dalam musyawarah kali ini.
Dalam orasi politik itu, Luthfi menyatakan bahwa PKS akan selalu istiqamah dalam kebenaran dan amar ma'ruf nahi munkar. "PKS menghindari sikap `pagi kedelai, sore tempe'. Pagi hari bicara A, sore hari bicara B," ujar dia.
PKS harus meneguhkan eksistensi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena PKS bukan lagi partai kecil sehingga setiap gerak langkahnya, ditunggu dan menjadi perhatian masyarakat. "PKS harus selalu berani menunjukkan jati dirinya," ungkapnya.
Karena itulah, ujar Luthfi, PKS harus menghindari perilaku gajah kalingan suket atau gajah sembunyi di rumput. "Atas dasar prinsip inilah PKS dalam sikap politiknya mendukung hak angket kasus Bank Century, dan terakhir hak angket kasus Mafia Pajak," kata dia.
Selain masalah politik, PKS juga memberikan sorotan terhadap problem sosial yang kini menghinggapi Indonesia. Yaitu, terpotret dalam wajah kekerasan, penyakit sosial, hingga meningkatnya bunuh diri.
"Program kaderisasi dan pembinaan umat menjadi program strategis dan unggulan PKS untuk empat tahun ke depan," kata Luthfi. Kaderisasi dan pembinaan ini bertujuan melahirkan manusia Indonesia yang bermoral, cerdas, dan berdaya guna.
Pembukaan Mukernas, kemarin malam, dibuka oleh Luthfi Hasan bersama Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Sultan memasuki ruangan berdampingan dengan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin. Musyawarah ini diikuti sekitar 2.500 pengurus PKS dari pusat sampai daerah bahkan luar negeri, dan dijadwalkan berlangsung 24-27 Februari 2011.Sultan, dalam sambutan sebelum turut membuka Mukernas PKS, mengatakan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang melekat di PKS adalah modal yang saat ini sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Apalagi, tambah dia, adil itu lebih dekat dengan takwa.
Partai politik seharusnya berfungsi sebagai elemen integrasi dan semen perekat bangsa. "(Sekarang adalah) tantangan (bagi) seluruh partai untuk merumuskan kembali platform. Keadilan dan kesejahteraan dipastikan tak tergantikan. Bangsa ini patut diingatkan sejarah runtuhnya bangsa-bangsa selalu karena ketidakadilan," kata Sultan menegaskan.
Ia meminta parpol mengakar ke rakyat. Pemahaman demokrasi juga tak pernah tunggal. "Demokrasi bukan tujuan, tapi cara untuk mencapai tujuan. Dalam prosesnya, Indonesia masih berada di tataran demokrasi prosedural.
*sumber: Republika (25/2/11)
*posted: pkspiyungan.blogspot.com
